perbedaan desentralisasi dan dekonsentrasi. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah. perbedaan desentralisasi dan dekonsentrasi

Dasar Pemikiran : a. Apa sih pemerintah daerah itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , pemerintah daerah merupakan unsur penyebab sengketa Internasional sehingga pemerintah daerah yang bertugas menjalankan pemerintahan daerah. Desentralisasi jabatan (dekonsentrasi), adalah pemberian atau pemasrahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian, guna. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dari waktu ke waktu ke waktu di kenal adanya tiga asas yakni desentralisasi,dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam. desentralisasi dan dekonsentrasi melekat pada sistem pemerintahan negara, yang merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. 5 Th 1974, UU No. Sekarang dikenal ada 3 wewenang dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu : Asas Sentralisasi. Dampak Sentralisasi. Berikut ini pentingnya bagi pemerintah daerah mengimplementasikan asas ini : Bertujuan mengajak masyarakat turut serta membuat kebijakan demi kepentingan daerah dan politik. Awal masalah dari praktek desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia ini berawal dari wewenang pemerintah pusat yang terlalu besar sehingga menyebabkan konsentrasi pekerjaan penyelenggaraan pemerintah menjadi tertimbun pada pemerintah pusat dan juga bisa menyulitkan pemerintah pusat untuk bergerak secara lebih leluasa. Sedangkan dekonsentrasi hanya pelimpahan wewenang administrasi dari pejabat pusat kepada perangkatnya di luar. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Sejalan dengan pertumbuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah secara terus menerus mengalami perkembangan. Dampak positif dari desentralisasi dibidang sosial budaya ialah bisa memperkuat ikatan sosisal budaya daerah serta juga dapat mengembangkan kebudayaan yang dimiliki suatu daerah. Sementara desentralisasi melibatkan unit lebih tinggi dari pemerintah, dekonsentrasi melibatkan unit lebih rendah, namun tetap dipimpin oleh otoritas pusat. Kebijakan dekonsentrasi diselenggarakan karena tidak semua wewenang/urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Mengutip pendapat Sadu Wasistiono dalam Pitono pada artikel “ Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan “, terdapat beberapa perbedaan dalam ciri-ciri ketiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penegakan fungsi pemerintahan dengan dekonsentrasi telah lama dilakukan. Desentralisasi = penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan. Oleh sebab itu, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menerapkan asas dekonsentrasi, manakala posisi Gubernur sebagai Kepala Daerah di wilayah Provinsi menerapkan asas desentralisasi. Nah, Grameds itu dia adalah penjelasan mengenai sentralisasi yang dilengkapi dengan penjelasan mengenai desentralisasi dan dekonsentrasi. , Asas Desentralisasi Dalam UU No. Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi dan Dekonsentrasi - Untuk mewujudkan suatu sistem di dalam pemerintahan agar tercipta suatu kondisi yang baik diperlukan adanya koordinasi yang baik. Desentralisasi, Dekonsentralisasi, dan Tugas Pembantuan. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan. Sebaliknya, sentralisasi adalah sistem pengelolaan pemerintahan yang memusatkan. Desentralisasi adalah. Konsep desentralisasi lebih luas yang mencakup subkonsep devolusi, dekonsentrasi, delegasi, dan privatisasi. Terdapat 7 kata efektivitas Meskipun secara formal disebutkan bahwa dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan sama penting, dalam prakteknya dekonsentrasi yang lebih. daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah<br /> administrasi belaka. Perubahan kedua Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan antara lain bahwa “ Negara. konsep dekonsentrasi; 5. Sedangkan dekonsentrasi hanya pelimpahan wewenang administrasi dari pejabat pusat kepada perangkatnya di luar kantor pusatnya. Sentralisasi, Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan A. Gubernur selain pelaksana asas desentralisasi juga melaksanakan asas dekonsentrasi. Jadi Dekonsentrasi bisa dikatakan sebagai kombinasi antara. Implementasi kebijakan umum terhadap keseluruhan itu dapat dilaksana dengan lebih mudah. Dekonsentrasi tentunya memiliki dasar hukum. Dekonsentrasi merupakan bentuk dari sentralisasi dan juga desentralisasi, ada pelimpahan wewenang di sini, tapi tak seluas desentralisasi. Dekonsentrasi sangat dominan dalam praktik manajemen pemerintah daerah dan telah mengabaikan manfaat otonomi daerah dan desentralisasi. Berbeda dengan Irawan Soejipto mencoba membalah ke dalam tiga bagian, yakni menjadi: l) Desentralisasi teritorial; 2) Desentralisasi fungsional; dan 3) Desentralisasi administratif. Sumber ilustrasi: PEXELS. dengan dana Desentralisasi hendaknya saling melengkapi, namun perlu. Pengertian Dekonsentrasi 5. bersama-sama atau terpisah dengan LPJ-ÅPBD. Menurut Pasal 1 Undang. Sentralisasi berasal dari kata bahasa Inggris “centre” yang berarti di tengah atau pusat. Prinsip desentralisasi Asas desentralisasi merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan yang dimiliki pemerintah pusat kepada daerah otonom yang akan didasarkan pada asas otonomi. Ajaran Rumah Tangga Material. Menurut jurnal Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Anajeng Esri Edhi Maharani, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain. Penyerahan Wewenang. Dengan adanya desentralisasi maka munculkan otonomi bagi suatuAsas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertical tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat didaerah. Sebaliknya, sentralisasi adalah sistem pengelolaan. Titik temu keseimbangan. Pelaksanaan otonomi daerah menggunakan tata cara desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan demikian peran daerah sangat menentukan. 32 Tahun 2004 Dalam sistem desentralisasi itu, dikenal ada tiga ajaran yang menentukan pembagian penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu: (i) ajaran rumah tangga materiil; (ii) ajaran rumah tangga formil, dan (iii) ajaran rumah tangga nil. sebagi dekonsentrasi. Sekarang bahkan hampir ada 500 kabupaten kota dan 34 provinsi di Indonesia. Program ini digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang mendapat penugasan dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, otonomi daerah adalah daerah yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri. Kata Kunci : dekonsentrasi, desentralisasi Pengantar Dalam khazanah akademik, wacana dan konsep dekonsentrasi sebagai pilihan kebijakan dalam mengatur. Perkembangan sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, mulai dari masa Hindia Belanda sampai Indonesia modern telah dikenal pula beberapa jenis desentralisasi dalam arti luas. Wewenang pemerintahan yang diserahkan pada wewenang pemerintahan yaitu adalah pemerintahan umum, koordinasi, wewenang yang dimiliki Presiden dan pengawasan, tramtib, pembinaan bangsa, Para Menteri dan bidang pemerintahan khusus dari 8. Delegasi itu vertikal, misalnya dari Presiden ke Gubernur. Dekonsentrasi dan tugas pemban-tuan diselenggarakan karena tidak semua wewe-nang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan rnenggunakan asas desentralisasi. dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dalam hal ini merupakan pelimpahan sebagian urusan kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan daerah dan. Mari kita mulai : Baca juga: Setia Band Nyanyikan Ulang Kenangan Terindah Band SamsonS, Tandai Perpisahan dengan Label TOP. Sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang berpusat pada pemerintah pusat. Perbedaan negara kesatuan sentralisasi dan desentralisasi yaitu di negara dengan sentralisasi, semua aspek diatur langsung oleh pemerintah pusat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah daerah. Desentralisasi merupakan sebuah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah menurut Undang-Undang nomor 5,pada tahun 1974. Dalam posisi ini, dekonsentrasi maupun. desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabili-tas politik, dan mewujudkan demo-kratisasi sistem pemerintahan di daerah. UMUM : 1. 6. 1. Untuk mendukung pelaksanaan dekonsentrasi, dibutuhkan dana dekonsentrasi, yaitU dana yang berasal dari APBN yangSelain itu, konsep sentralistik di samping terkesan mengabaikan peran lokal, juga dianggap berpotensi melemahkan -imtuk tidak mengatal^ mematikan -semangat kreativitas daerah yang dalam sistem demo—desentralistik justrudipacu untuk berkompetisi secara sehatdanmandiri. com - Sentralisasi dan desentralisasi adalah sistem pengelolaan pemerintahan yang biasanya ada di tingkat nasional dan daerah. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Jurnal dan Karya Ilmiah: Andi Pitono. 40Pada hakikatnya, pelaksanaan konsep desentralisasi dan dekonsentrasi dalam otonomi daerahtelah berlangsung cukup lama bahkan sejak sebelum kemerdekaan itu diproklamirkan, dan mencapai puncaknya pada era. Kedu. suryaden Min, 11/28/2021 - 15:42. Meskipun Apa perbedaan antara desentralisasi dengan Dekonsentrasi? 2) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi oleh jenjang organisasi puncak pada jenjang organisasi di bawahnya. Dekonsentrasi merupakan penyerahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah maupun badan lain namun hanya urusan administrasi saja sedangkan yang lainnya masih tetap menjadi tanggung jawan pemerintah pusat, asas ini dapat dikatakan sebagai kombinasi antara asas sentralisasi dan asas desentralisasi. SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Tugas Pembantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban. Sementara, salah satu contoh negara federal adalah Amerika Serikat. asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. A. Menurut Mr. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki tiga fungsi: layanan,. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada. Pemerintah diwajibkan melaksanakan politik secara desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. urusan yang diberikan melalui desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan bergantung kepada pemerintah pusat. Untuk alasan "negatif" dapat disebut alasan seperti kontrol sumber daya dan menjadikan daerah sebagai sapi perah. Baca (UU 23/ 2014) Beda Otonomi dan Desentralisasi? Bagaimana dengan Otonomi Khusus?Apa kabarnya? Desentralis asi • Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. Pengantar Halo bukuedu. 9. Menurut Redefining Diversity & Dynamics of Natural Resources Management in Asia, Volume 1, 2017, pengertian desentralisasi adalah penyerahan sebagian kekuasaan dan tanggung. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pejabat. PENDAHULUAN Dekonsentrasi adalah sebuah konsep yang unique dalam ranah administrasi publik. pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berbeda dengan dekonsentrasi, desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atas kepada daerah. Menu. Azas dekosentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di Daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat di Daerah. Dekonsentrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. PENDAHULUAN Berdasarkan ketentuan UU pemerintah pusat masih memiliki hak- hak tertentu di daerah, atau dapat Nomor 32/2004, dalam melakukan intervensi dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan. By Si Manis Posted on September 15, 2023. c) Dampak Positif dan Negatif Desentralisasi. PERBEDAAN DEKONSENTRASI DAN DESENTRASLISASI Pembicaraan mengenai dekonsentrasi tidak lepas dari pembicaraan mengenai desentralisasi, karena pada umumnya beberapa para ahli (antara lain: Dubois &Fattore, 2009, Larson 2000, Rondinelli 1999, World Bank 1999, dan Crook & Mannor 1998) mengkategorikan dekonsentrasi. 10 Penerapannya justru berbeda di Indonesia, dimana desentralisasi dimaknai lebih sempit yaitu hanya devolusi. Oleh parta setiawan Diposting pada 28 Juli 2023. Akan tetapi, asas ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Dimana pada peraturan itu dijelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dekonsentrasi. Perbedaan Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan. PENDAHULUAN Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia berpijak pada Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atasMenurut Hessel Nogi S. Jelaskan mekanisme pertanggungjawaban. 2. Mengenal Apa Itu Desentralisasi. Dalam negara kesatuan kedaulatan negara adalah tunggal. Pada artikel ini, kita akan secara komprehensif membahas perbedaan antara desentralisasi dan. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang dimaksud adalah Gubernur, Bupati, Walikota,. Itulah penjelasan terkait dekonsentrasi. Hal inilah penyebab perbedaan negara kesatuan dengan negara federal. Aldelfer (19964:176) menjelaskan bahwa pelimpahan wewenang dalam bentuk dekonsentrasi semata – mata menyusun unit administrasi atau field administration, baik tunggal ataupun ada dalam hierarki, baik itu terpisah atau tergabung, dengan. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang tidak mengatur/ mewajibkan kementerian/lembaga pengelola dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk melakukan penata-usahaan barang/aset hasil kegiatanHubungi Kami. doc. Rondinelli17, ada empat bentuk pokok dari desentralisasi, yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi atau debirokratisasi. Karena kedua asas yang sering digunakan dalam pemerintahan ini memang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang. Di Indonesia terutama dijalankan di. Dalam istilah Penjelasan UUD 1945 Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan. Sebelum kita membahas tentang perbedaan sentralisasi dan desentralisasi maka sebaiknya kita memahami terlebih dahulu makna dari kedua prinsip yang dipakai dalam pemerintahan tersebut. 1 Dekonsentrasi hubungannya dengan desentralisasi Berbicara mengenai dekonsentrasi, tidak dapat terlepas dari pembicaraan mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta bentuk negara. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan Teori Residu 4. tujuan-tujuan desentralisasi; 6. Hoessein, B. 2. Salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah Indonesia menggunakan sistem ini adalah jumlah penduduk yang banyak, keberagaman bangsa Indonesia, wilayah yang luas dengan pulau-pulau, dasar negara dan konstitusi yang menghendaki negara demokratis, serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Asas sentralisasi dan desentralisasi pada kenyataannya merupakan dua asas yang tidak dapat dipisahkan, bersama dengan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan, mereka merupakan asas-asas otonomi daerah. Dekonsentrasi merupakan penyerahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah maupun badan lain namun hanya urusan administrasi saja sedangkan yang lainnya masih tetap menjadi tanggung jawan pemerintah pusat, asas ini dapat dikatakan sebagai kombinasi antara asas. Dengan demikian, dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan dana Desentralisasi hendaknya saling melengkapi, namun perlu ditegaskan bahwa dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tidak dapat digunakan untuk mendanai Urusan Pemerintah Daerah. LIPI Press, Jakarta. Asas tugas pembantuan pada umumnya di posisikan sebagai asas komplementer atau pelengkap dari asas. Tabel : Pengertian desentralisasi & dekonsentrasi berdasarkan Kelompok Kontinental: Sumber Desentralisasi/devolusi Dekonsentrasi R. “Asas Dekonsentrasi dan Asas. Namun kekurangannya adalah tidak terjalinnya kolaborasi antar daerah sehingga terjadi fragmentasi. Desentralisasi. Pada postingan kali ini. 2. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 14, Nomor 2, Oktober 2013, hlm. Istilah dekonsentrasi dan desentralisasi digunakan berkaitan dengan penyerahan kewenangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. English; Español; Português; Deutsch; Français;Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Apa itu desentralisasi. Namun, dalam kenyataan tidak semua pelaksanaan kegiatanOlehnya, pelaksanaan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi dapat dijalankan seiring dan sejalan. dipengaruhi oleh pengambilan keputusan daerah dan perbedaan alokasi dari pusat (Nur, 2008). Kali ini, istilah. Pola dan Persoalan Dekonsentrasi Dalam praktik internasional yang banyak dikutip. Apakah Perbedaan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan? 1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah. Pada peraturan itu dijelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan. Meskipun dalam prakteknya juga terdapat azas dekonsentrasi yang merupakan penghalusan dari azas sentralisasi. Dengan mendelegasikan kekuasaan tertentu dari pemerintah pusat ke. Definisi Desentralisasi. Konsep desentralisasi lebih luas yang mencakup subkonsep devolusi, dekonsentrasi, delegasi, dan privatisasi. 1. Sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang berpusat pada pemerintah pusat. Yang dimaksud dengan “penyerahan” adalah tindakan menyerahkan sepenuhnya semua urusan pemerintahan di daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu sendiri sebagai urusan dalam negerinya. "Penyerahan" yang dimaksudkan adalah tindakan menyerahkan secara sepenuhnya segala urusan pemerintahan di daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu sendiri sebagai urusan rumah tangganya. daerah. SENTRALISASI Negara kita adalah negara kesatuan. Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pada dasarnya ada 4 (empat), yaitu : Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. 5/1974, dekonsentrasi digunakan sebagai instrumen utama untuk menentukan pola hubungan pusat dan daerah. Implementasi pemerintah ini tentunya membutuhkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas yang baik. Selain Indonesia, Perancis juga menggunakan sistem ini. Asas-asas dalam otonomi daerah meliputi asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi akan di dpaat apabila kewenangan 110 Ibid. Berikut ini terdapat beberapa dampak sentralisasi, terdiri atas: 1. Eselon 1) selaku pengelola dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Capaian Pembangunan Aceh Sumber Dana DEKON-TP. A. Desentralisasi dan dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah maka Anda dapat melihatnya pada. Menciptakan Daerah Otonom 1. Desentralisasi sebagai delegation to semi autonomous or Parastatal Organization,Sesuai dengan format ketatanegaraan waktu itu, penyelenggaraan negara oleh semua lembaga negara dievaluasi oleh MPR setiap tahun. Data Kependudukan, e-KTP, dan Desentralisasi; Mesir Ingin Belajar Sistem Desentralisasi dari Indonesia; Sistem Desentralisasi Pelatnas Renang Jelang SEA Games 2017;. Sentralisasi, Dekonsentrasi, dan Desentralisasi adalah tiga konsep yang kerap digunakan dalam menganalisis organisasi pemerintahan berdasarkan wilayah administratifnya. Co. Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di NKRI (Studi Terhadap UU No. Pengertian Dekonsentrasi, Ciri, Tujuan, Kelebihan dan Kekurangan Dekonsentrasi Lengkap – Dekonsentrasi adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. Desentralisasi politik memiliki. Asas desentralisasi. yakni keinginan untuk mempertemukan berbagai perbedaan dan kepentingan dalam sebuah bingkai politik bernama negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Di-samping itu, sebagai konsekuensi negara ke-satuan rnemang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan Berdasarkan pemikiran para ahli tersebut di akonstas, maka antara desentralisasi dan dekonsentrasi memiliki persamaan, namun terdapat perbedaan. doc Untuk Nanti.